Sejarah

Universitas PGRI MADIUN

Masa Rintisan

A.Sejarah Singkat Universitas PGRI Madiun

  1. Masa Rintisan

Berdirinya IKIP PGRI MADIUN tidak lepas dari sejarah perguruan tinggi di Madiun. Pada tahun 1960-an, IKIP Negeri Malang membuka cabang di Madiun yang dikenal dengan nama IKIP Negeri Malang Cabang Madiun. IKIP Negeri Malang Cabang Madiun ini berkembang cukup baik, namun karena ada sesuatu hal pada tahun 1968 ditutup. Para dosennya ada yang kembali ke Malang dan ada yang memilih tetap di Madiun.

Para dosen IKIP Negeri Malang yang yang memilih tetap di Madiun di Madiun berinisiatif untuk mendirikan perguruan tinggi di Madiun, yaitu Drs. Mudjiono dan Drs. R. Soekarman. Guna mewujudkannya, beliau berdua melakukan sosialisasi dan pendekatan-pendekatan kepada tokoh- tokoh masyarakat dan pejabat-pejabat pemerintah daerah. Sebagian besar masyarakat wilayah Madiun memberi respon yang positif, begitu juga halnya dengan Pemerintah Kotamadya Madiun. Agar lebih efektif pembentukan perguruan tinggi tersebut, maka dibentuk sebuah yayasan yang menaunginya atau sebagai payungnya. Pada tahun 1969 para inisiator berhasil mendirikan yayasan yang dinamai YAPPERTIM (Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Madiun). Para inisiator yang membentuk YAPPERTIM, yaitu: Drs. Mujiono (Mantan Dosen IKIP Negeri Malang Cabang Madiun), Drs. R. Soekarman (Mantan Dekan Koordinator IKIP Negeri Malang Cabang Madiun), Drs. Imam Sunarji (Walikota Madiun), Muhammad Dimyati, dan Mayor Sutoyo (Mantan Kasdim Madiun). Setelah yayasan terbentuk, selanjutnya para inisiator mendirikan IKIP Daerah Madiun pada tahun 1969 dan dikendalikan secara kolektif.

IKIP Daerah Madiun pada tahun pertama berhasil membuka 3 program studi, yaitu: Pendidikan Umum (PU), Bahasa Indonesia, dan Ilmu Pasti. Jumlah mahasiswa untuk tahun pertama ada 76 mahasiswa yang berasal dari Madiun dan sekitarnya. Perkuliahan dilaksanakan pada sore hari dan menggunakan sekolah-sekolah di Kotamadya Madiun. Hal itu dilakukan karena IKIP Daerah Madiun belum mempunyai gedung dan sarananya pun masih terbatas. Sehingga tempat perkuliahannya berpindah-pindah tergantung pihak sekolah yang mau diajak kerjasama. Sekolah yang pertama kali digunakan, yaitu SMP Negeri 6 kemudian berpindah di SMA Negeri 3 yang sekarang dipakai oleh SMP Negeri 2, Gedung perpustakaan daerah yang sekarang menjadi Plaza Sri Ratu.

Masalah lain yang dihadapi IKIP Daerah Madiun, yaitu terbatasnya dana pengembangan, kekurangan tenaga pengajar maupun administrasi, belum memiliki gedung perkuliahan yang memadai, dan belum mendapatkan status yang jelas. Berkat kerja keras dan kekompakan para pengelola dan bantuan pemerintah daerah serta sekolah-sekolah, IKIP Daerah Madiun dapat bertahan.

Sebagai suatu perguruan tinggi, status merupakan hal yang harus dimiliki sebagai simbol legalitas akan kewenangan-kewenangan, hak dan kewajibannya sehingga masyarakat memberi kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang menyatakan, bahwa perguruan tinggi swasta yang sudah memiliki status terdaftar diperbolehkan mengadakan perkuliahan sendiri. Sedangkan ujian negaranya berada di lingkup jurusan sejenis yang memiliki status diakui atau disamakan. Untuk itu YAPPERTIM berjuang untuk mendapat status. Salah satu usahanya, yakni mengintegrasikan diri dengan IKIP Sarmidi Mangunsarkoro yang berpusat di Malang dan namanya berganti menjadi IKIP Sarmidi Mangunsarkoro (tahun 1974) dan sebagai pimpinannya: Rektor I Drs. Mujiono, Rektor II R. Soekarman, dan Rektor III Drs. Soeparno

Usaha IKIP Sarmidi Mangunsarkoro belum menghasilkan status yang diharapkan dan selanjutnya IKIP Daerah Madiun menginduk ke IKIP Negeri Surabaya, terutama dalam pelaksanaan ujian negara. Pada tahun 1975 IKIP Sarmidi Mangunsarkoro di Madiun oleh YAPPERTIM diserahkan kepada Pengurus Daerah VIII PGRI Jawa Timur dan dibina oleh Yayasan Pembina Pendidikan Penguruan Tinggi Daerah VIII PGRI Jawa Timur. Nama IKIP Sarmidi Mangunsarkoro di Madiun mulai tanggal 5 Juni 1975 diubah dan diberi nama IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun. Tanggal perubahan dan penetapan nama tersebut di atas oleh pengelola IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun ditetapkan sebagai hari Dies Natalis IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun. Berkat perjuangan Pengurus Daerah VIII PGRI Jawa Timur, dengan Surat Kopertis Wilayah VII tanggal 17 Mei 1976 No. 85/I/1976, mulai tanggal 17 Mei 1976 IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun mendapat Status Terdaftar.

Pimpinan IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun sebagai berikut: (1) dekan koordinator: Drs. Soeparno; (2) pembantu dekan koordinator I: Saiman, BA., (3) pembantu dekan koordinator II: Soesilo Soedharman, BA., (4) pembantu dekan koordinator III: DA. Hutahean, BA.

Dengan status terdaftar, IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun  semakin mendapat perhatian dan kepercayaan masyarakat Madiun dan sekitarnya. Ditunjukkan dari dibukanya jurusan baru dan animo masyarakat semakin meningkat. Jurusan yang dimiliki menjadi 5, yaitu: Pendidikan Umum, Pendidikan Bahasa Indonesia, Ilmu Pasti, Sejarah  dan Seni Rupa. Selain itu IKIP PGRI Madiun membuka kelas di beberapa tempat di luar Kota Madiun, yaitu: Maospati Magetan untuk Jurusan Seni Rupa, Karangjati dan Nguter Ngawi untuk Jurusan Pendidikan Sejarah, Caruban Mejayan Madiun untuk Jurusan Pendidikan Umum (PU) dan Jurusan Bahasa Indonesia.

IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun belum memiliki sumber daya yang lengkap. Pimpinan fakultas masih dirangkap oleh pimpinan pusat. Dalam kegiatannya dikoordinir oleh dekan koordinator yang setara dengan rektor untuk sekarang. Tenaga pengajarnya direkrut dari sebagian mantan dosen IKIP Negeri Malang Cabang Madiun dan kekurangannya mengambil dari guru-guru SMA yang berstatus PNS yang memiliki ijasah sarjana muda, sehingga banyak guru dari SMAN3 yang menjadi dosen di IKIP daerah di Madiun, sedangkan karyawan juga  masih sangat sedikit jumlahnya yang disebabkan karena keurangan finansial sehingga tidak mampu untuk menggaji secara penuh. Kondisi tersebut mampu diatasi secara perlahan-lahan dengan mendapat  bantuan dana dari para donatur maupun dari pemerintah daerah, selain 

itu juga mencari pinjaman uang sebagai modal dalam pengembangannya, seperti membeli tanah dan membangun gedung perkuliahan yang pertama, yang sekarang menjadi kampus 1 IKIP PGRI Madiun jalan Setiiabudi 85 (gedung sayap Timur Kampus 1 IKIP PGRI Madiun). Pada waktu itu hanya mampu membangun 1 ruang pertemuan, 4 ruang kelas dan 2 kamar mandi.

Drs. Soeparno sebagai Dekan Koordinator IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun pada bulan Juni 1983 meninggal dunia. Untuk mengisi jabatan dekan koordinator dilakukan musyawarah dan hasilnya terpilih Drs. J. Soetjarjo (Ketua Jurusan Ekonomi). Selain alasan kompetensi, Drs. J. Soetjarjo merupakan pejabat yang sudah memiliki gelar kesarjanaan strata satu. Drs. J. Soetjarjo menjabat dekan koordinator mulai Juni 1983 sampai dengan 31 Agustus 1985

Keberadaan IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun tidak dapat berlangsung lama, sebab pada tahun 1985 ada perubahan kebijakan dari pemerintah, bahwa setiap perguruan tinggi swasta harus memiliki yayasan sendiri-sendiri, sehingga daerah-daerah di Jawa timur seperti Nganjuk, Kediri, Blitar, Surabaya, Tuban, Jember, Banyuwangi, Situbondo banyak yang mendirikan yayasan sendiri termasuk IKIP daerah di Madiun menjadi YPLP PT yaitu Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi. Legalitas YPLP PT PGRI Kota Madiun dituangkan dalam Akta Notaris R.N. Sinulingga, S.H. pada tanggal 13 Mei 1985 No

103 dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan PGRI Pusat di Jakarta.

YPLP PT PGRI Madiun tersebut dalam perkembangannya mengalami reorganisasi pengurus dan nama, yaitu pada tanggal 02 September 2010 menjadi PPLP PT PGRI (Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia). Perbuhan tersebut disyahkan dalam Akta Notaris Nomor 6 Asni Arpan, S.H.

1.Masa Perkembangan IKIP PGRI Madiun

IKIP PGRI Jawa Timur di Madiun berubah nama menjadi IKIP PGRI Madiun. Perkembangan IKIP PGRI Madiun dapat dijelaskan dalam periodisasi kepemimpinan para rektor. Rektor-rektor yang dimaksud adalah:

  1. Drs. J. Soetjarjo, M.Pd. (1985-1999)

Pada masa Drs. J. Soetjarjo, M.Pd., rektor dibantu oleh para para Pembantu Rektor, yakni Drs. Saiman (PR1), Drs. Soesilo Soedharman (PR2), dan Drs. DA. Hutahean (PR3). Pada tahun 1991 Drs. DA. Hutahean meningal dunia dan diganti Drs. Imam Sujudi. IKIP PGRI Madiun terus melakukan perbaikan dalam berbagai hal, di antaranya ialah: (1) pembangunan sarana dan prasarana; (2) pembangunan fakultas dan penambahan jurusan; (3) penyelesaian perkuliahan tepat waktu untuk seluruh program, baik sarjana muda, strata satu maupun diploma; dan (4) promosi kepada calon mahasiswa makin banyak mahasiswa dan alumni yang diterima sebagai pegawai negeri.

Dengan semakin banyaknya mahasiswa, IKIP PGRI Madiun mendapat dana untuk pembelian aset yang berupa tanah dan membangun gedung perkantoran dan sarana-prasarana lainnya. Kuliah yang pada mulanya masih tersebar di berbagai tempat kemudian dapat dijadikan satu di kampus jalan Setiabudi No. 85 dan SDN Kanigoro. Gedung kampus dapat dibangun tiga lantai (kampus 1 sekarang, bagian Selatan, Timur, dan Barat menjadi 3 lantai. Sedangkan bagian utara 2 lantai).

Jurusan-jurusan agar memenuhi standar yang berlaku, Rektor Drs. J. Soetjarjo, M.Pd. mendorong dan memfasilitasi peningkatan statusnya dan mengharmonikan nama jurusan dengan ketentuan yang berlaku. Pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an status jurusan-jurusan sebagai berikut:

  1. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)

    1. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP): Terdaftar

    2. PPB: Terdaftar

  2. Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS)

    1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia: Diakui

    2. Pendidikan Bahasa Inggris: Terdaftar

  3. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS)

    1. Pendidikan Sejarah: Diakui

    2. PDU / Ekkop: Diakui

    3. Pendidikan PMP: Terdaftar

    4. Pendidikan Geografi: Terdaftar

  4. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA).

    1. Pendidikan Matematika: Diakui

    2. Pendidikan Biologi: Terdaftar

    3. Pendidikan Fisika: Terdaftar

  5. Fakultas Pendidikan Teknik Kejuruan (FPTK)

    1. Pendidikan Teknik Elektro: Terdaftar

    2. Pendidikan Teknik Bangunan: Terdaftar

Pada tahun 1991 jurusan mengalami penataan dan penghapusan. Jurusan yang dihapus, yaitu Kurikulum dan Teknologi Pendidikan (KTP), Pendidikan Geografi, dan Pendidikan Teknik Bangunan.

Seiring dengan adanya perubahan yang sangat fundamental dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia yang disebabkan oleh perkembangan Ipteks serta perubahan ekspektasi masyarakat terhadap peranan perguruan tinggi dalam merintis masa depan bangsa dan negara, maka perguruan tinggi dituntut untuk mampu membuktikan mutu yang tinggi yang didukung oleh akuntabilitas yang baik. Oleh karena itu, pada tahun 1994 pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan program akreditasi perguruan tinggi secara nasional yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Sebagai perwujudan dari program BAN-PT ini, maka pada tahun 1996 IKIP PGRI Madiun mengirim Drs. V. Teguh Suharto dan Drs. Muhammad  Hanif mengikuti workshop penyusunan Borang Akreditasi di Surabaya yang diselenggarakan Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan BAN-PT Depdikbud. Drs. V. Teguh Suharto dan Drs. Muhammad Hanif kemudian membuat, mengembangkan, menyosialisasikan program tersebut kepada fungsionaris.

Tahun 1997 borang akreditasi dari jurusan-jurusan sudah selesai kemudian diserahkan ke BAN-PT. Berkas borang akreditasi pertama kali langsung diantar ke kantor BAN-PT oleh Drs. H. Saiman, MM (Pembantu Rektor 1) dan Drs. Muhammad Hanif. Setelah divisitasi, hasilnya ada yang terakreditasi dan ada yang tidak terakreditasi. Program studi yang terakreditasi dengan nilai C yaitu Bimbingan & Konseling, Pendidikan Ekonomi Koperasi, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan Pancasila dan Kn, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Matematika. Sedangkan yang tidak terakreditasi nilai D, yaitu Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Teknik Elektro.

IKIP PGRI Madiun di bawah kepemimpinan Drs. J. Soetjarjo selain mengalami kemajuan sebagaimana dijelaskan di atas, juga mengalami mengalami penurunan. Pada tahun 1992/1993 sampai dengan 1995/1996 mahasiswa yang mendaftar berkurang, bahkan ada beberapa jurusan yang tidak ada peminatnya sehingga ditutup, yaikni: PU, KTP, Pendidikan Geografi, dan Pendidikan Teknik Bangunan.

b. Drs. H. Saiman, MM. (1998- 2006) 1) Periode I (1998-2002)

Periode ini dapat dikatakan sebagai masa transisi. Drs. H. Saiman, MM sebagai Rektor dan dibantu oleh PR 1 Drs. Soebijantoro, MM, PR 2 Dra. CA Sabekti, MM, dan PR 3 Drs. Parji, melakukan kebijakan secara menyeluruh, baik internal maupun eksternal. Keberhasilan nampak dari jumlah mahasiswa yang terus mengalami peningkatan, kondisi internal kondusif dan terkendali. Program studi-program studi dimotivasi dan difasilitasi meraih nilai akreditasi yang lebih baik dan hasilnya cukup menggembirakan. Sebagian besar prodi nilai akreditasinya mengalami kenaikan.

2) Periode II (2003-2006)

Pada periode kedua, Drs. H. Saiman, MM dengan PR 1 Drs. Satrijo Budi Wibowo, MM, PR 2 Dra. CA Sabekti, MM, dan PR 3 Drs. Parji,M.Pd., melanjutkan program pada masalah akademik maupun non akademik. Kegiatan akademik semakin terprogram dan dilaksanakan dengan baik. Instrumen akreditasi BAN PT semakin menyeluruh terhadap semua aspek manajerial Perguruan Tinggi, sehingga program studi semakin meningkat raihannya dibanding pada periode awal kepemimpinannya. Mayoritas program studi terakreditasi dengan nilai B, yaitu Bimbingan & Konseling, Pendidikan Ekonomi Koperasi, Pendidikan Akuntansi, Pendidikan. Pancasila & Kn, Pendidikan Sejarah, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi.

Sedangan program studi yang akreditasinya masih C, yaitu Pendidikan Fisika, dan Pendidikan Teknik Elektro.

Citra IKIP PGRI Madiun sebagai perguruan tinggi yang sehat dan berkualitas semakin baik sehingga masyarakat menaruh kepercayaan. Hal itu nampak dari jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah  mahasiswa tersebut berbanding lurus juga dengan kesejahteraan terhadap dosen dan karyawan. Ada beberapa program yang dilaksanakan berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan dosen dan karyawan yang nampak dari peningkatan gaji pokok, tunjangan dan juga adanya tambahan lainnya. Hal itu dilakukan agar pegawai nyaman dan kerasan dan lebih produktif untuk bekerja dan mengembangkan diri.

  1. Dr. Parji, M.Pd. (2006-sekarang) 1) Periode I (2006-2010)

Drs. Parji, M.Pd. terpilih sebagai rektor secara demokratis dan transparan. Dalam periode ini Drs. Parji, M.Pd. dibantu oleh Pembantu Rektor 1 Drs. H. Satrijo Budi Wibowo, MM., Pembantu Rektor 2 Drs. Nurhadji Nugraha, S.Pd., MM., dan Pembantu Rektor III Drs. Muhammad Hanif, MM. menjalan program 5 K, yaitu: Kesehatan organisasi dan manajemen. Kualitas lulusan dan peningkatan jumlah mahasiswa. Kesejahteraan warga kampus (dosen, mahasiswa, dan karyawan), Kualitas pembelajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan publikasi ilmiah, dan Kemitraan yang sehat.

Keberhasilan yang diraih IKIP PGRI MADIUN periode ini:

  1. Peningkatan jumlah mahasiswa yang signifikan.

  2. Peningkatan kesejahteraan yang signifikan.

  3. Peningkatan perolehan hibah kompetisi di tingkat regional dan nasional.

  4. Penghargaan dari pemangku kepentingan: empat kali berturut- turut meraih penghargaan sebagai Kampus Unggul di Kopertis Wilayah VII).

  5. Berhasil meraih berbagai hibah DIKTI yaitu: Hibah PHKI A, PHKI B, DIA Bermutu, Hibah Lesson Study, Hibah Microteaching dan TIK, berbagai hibah penelitian dosen, berbagai hibah pengabdian masyarakat, Program Kreativitas Mahasiswa, Hibah PPG, Hibah PHP-PTS,

  6. Bertambah sarana-prasarana yang lebih memadai seperti; Kampus II, Kampus III, Graha Cendekia/Auditorium, Laboratorium-laboratorium baru, ruang sanggar, green house, kebun percobaan, berbagai kelas model, ruang workshop dan media pembelajaran

Selain raihan di atas IKIP PGRI MADIUN mendapatkan izin untuk program studi S1 PGSD.

2) Periode II (2010-2014)

Dr. Parji, M.Pd. terpilih kembali sebagai rektor secara aklamasi pada sidang Senat IKIP PGRI Madiun. Pada periode kedua, Parji dibantu oleh Drs. Muhammad Hanif, MM, M.Pd. (Wakil Rektor 1), Drs. R. Bekti Kiswardianto, M.Pd. (Wakil Rektor 2), dan Drs. Nurhadji Nugraha, S.Pd., MM. (Wakil Rektor 3).

Programnya lebih mengarah pada peningkatan kualitas,  kuantitas, dan kapasistas dari 5 K dengan mengacu pada 3C (concern, comitment, continous) dan dilakukan dengan iklas, tawakal, dan sabar. Program-program tersebut di antaranya: Menyempurnakan SIA, keuangan, ketenagaan dan perpustakaan, Meningkatkan gaji pokok dan tunjangan dosen dan mahasiswa, Meningkatkan studi lanjut S3, Meningkatkan kenaikan jabatan fungsional/ akademik, Meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengabdian pada masyarakat, Membuka prodi baru (S1 dan S2), Menyiapkan PPG untuk seluruh prodi, Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pembelajaran, Menciptakan atmosfir akademik yang lebih kondusif, dan lain-lain,

Izin penyelenggaraan program studi baru, yaitu:

  1. Program Pasca Sarjana (S2) Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2011.

  2. Program Sarjana Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (S1) tahun 2012.

Berbagai prestasi telah diraih IKIP PGRI MADIUN selama tahun 2010-2014, yaitu:

  1. Meningkatnya citra publik dengan banyaknya tawaran pemagangan bagi calon lulusan di berbagai instansi bank di wilayah Madiun.

  2. Peningkatan jumlah kerja sama baik nasional maupun internasional.

  3. Peningkatan berbagai hibah penelitian dan pengabdian masyarakat oleh para dosen.

  4. Meningkatnya jumlah dosen yang berhasil meraih gelar Doktor.

Berkat prestasi-prestasi yang diraihnya dan fasilitas yang memadai, biaya terjangkau, kualitas terjaga, tempat yang strategis, serta sistem penjaminan mutu yang berkualitas IKIP PGRI Madiun menjadi perguruan ternama di tingkat nasional, perguruan tinggi pilihan, dan siap bersaing.

3) Periode III (2014-2018)

Berdasarkan penjelasan Ketua PPLP PT PGRI Madiun pada rapat tutup tahun akademik 2013/2014, sesuai dengan pokok AD- ART PGRI rektor yang telah berprestasi membawa kemajuan pesat pada IKIP PGRI Madiun, meskipun sudah menjabat dua kali periode masa jabatan, yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali. Oleh karena itu, pada tahun 2014 Dr. H. Parji, M.Pd. mencalonkan kembali dan terpilih sebagai rektor periode 2014- 2018. Pada periode ketiga ini, Dr. H. Parji, M.Pd. dibantu oleh Drs. Dwi Setyadi, M.M. sebagai Wakil Rektor I; Drs Supri Wahyudi Utomo, M.Pd. sebagai Wakil Rektor II; dan Drs. R. Bekti Kiswardianta, M.Pd. sebagai Wakil Rektor III. 

Program kerja diarahkan pada peningkatan kualitas dan kapasitas dari 5K dengan mengacu pada 3C (concern, commitment, continous). Program-program 3C tersebut di antaranya: (1) peningkatan penataan sistem keuangan institusi dengan dimulainya audit laporan keuangan oleh akuntan publik,

(2) pengoptimalan fungsi penjaminan mutu, (3) penyempurnakan SIA, (4) peningkatan kualitas sumber daya manusia, (5) peningkatan gaji dan tunjangan dosen serta karyawan, (6) peningkatan studi lanjut dosen ke S-3, (7) peningkatan jabatan fungsional/ jabatan akademik, (8) peningkatan kualitas dan kuantitas karya ilmiah dan pengabdian masyarakat, dan (9) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta pembelajaran.

Langkah strategis institusi lebih ditekankan pada upaya pengajuan reakreditasi bagi program studi yang masih mendapatkan peringkat C, membuka program studi baru (S2), menyiapkan PPG untuk seluruh program studi. Selain itu, PPLPPT PGRI MADIUN berupaya melakukan alih fungsi IKIP PGRI MADIUN   menjadi   UNIVERSITAS   PGRI   MADIUN   (UNIPMA) dengan menggabungkan tiga perguruan tinggi yang berada dalam naungan PPLPPT PGRI MADIUN, yaitu: IKIP PGRI MADIUN, STT Dharma Iswara Madiun dan STIE Dharma Iswara Madiun serta menambah enam program studi baru. Pada tahun 2014 IKIP PGRI MADIUN berhasil memperoleh penghargaan sebagai Kampus Utama di wilayah Kopertis VII Jawa Timur.

Penggabungan IKIP PGRI Madiun, STIE Dharma Iswara Madiun dan STT Dharma Iswara Madiun

Penggabungan Instititut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI Madiun, Sekolah Tinggi Teknik (STT) “Dharma Iswara” Madiun, dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) “Dharma Iswara” Madiun berhasil diraih dengan SK Menristekdikti Nomor 1/KPT/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 dengan jumlah program studi sebanyak 24 Program Studi. Adapun untuk pertama kali yang dipilih oleh PPLP PT PGRI Madiun, berdasarkan musyawaran mufakat dipilih Dr. H. Parji, M.Pd. sebagai rektor pertama dengan masa bhakti 2017-2021 dibantu oleh Drs. Dwi Setyadi, M.M. sebagai Wakil Rektor I; Drs Supri Wahyudi Utomo, M.Pd. sebagai Wakil Rektor II; Drs. R. Bekti Kiswardianta, M.Pd. sebagai Wakil Rektor III; dan Dr. Bambang Eko Hari Cahyono, M.Pd. sebagai Wakil Rektor IV.

Program kerjanya adalah 1) penguatan manajemen institusi berbasis mutu; 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3) peningkatan prestasi mahasiswa di tingkat nasional; 4) peningkatan produktivitas riset dan publikasi ilmiah; dan 5) perluasan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.

Adapun Fakultas dan Program Studi dari penggabungan ketiga perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

  1. Program Pascasarjana (S2)

    1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

    2. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

  2. Program Sarjana (S1)

    1. Fakultas Ilmu Kesehatan Fakultas Ilmu Sains (FIKS)

      1. Farmasi

      2. Ilmu Keolahragaan

    2. Fakultas Teknik (FT)

      1. Teknik Industri

      2. Teknik Kimia

      3. Teknik Elektro

      4. Teknik Informatika

      5. Sistem Informasi

       c.   Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)

  1. Akuntansi

  2. Manajemen

                  d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)

  1. Bimbingan dan Konseling
  2. Pendidikan Guru Sekolah Dasar
  3. Pendidikan Guru PAUD
  4. Pendidikan Ekonomi
  5. Pendidikan PKn
  6. Pendidikan Sejarah
  7. Pendidikan Akuntansi
  8. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
  9. Pendidikan Bahasa Inggris
  10. Pendidikan Matematika
  11. Pendidikan Fisika
  12. Pendidikan Biologi
  13. Pendidikan Teknik Elektro

e. Fakultas Hukum (FH)

  1. Hukum

f. Pendidikan Profesi

       1. Pendidikan Profesi Guru (PPG)